BONTANGPOST.ID, Bontang – Kerusakan jalan nasional di Kutai Barat tidak semata-mata karena faktor teknis dan cuaca. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (DPD Gapeksindo) Kaltim Slamet Suhariadi menyebut lalu lintas truk bertonase besar dari industri sawit dan tambang sebagai penyumbang kerusakan infrastruktur.
Dia menyoroti lemahnya pengawasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam mengatur tonase kendaraan berat di jalan umum. Dari info yang dia terima, jalur rusak tersebut ternyata juga dilalui kendaraan perusahaan, utamanya sawit.
“Kami lihat sendiri truk-truk sawit itu muatannya sampai melebihi bak. Tonasenya pasti lebih dari yang diperbolehkan. Ini yang bikin jalan cepat hancur. Jadi over dimension over loading (ODOL),” sebutnya.
Menurut Slamet, jika Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) bertanggung jawab atas pembangunan jalan, maka pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan, seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dengan tegas.
Dia mempertanyakan, mengapa tidak ada upaya konkret menertibkan kendaraan berat yang melintas setiap hari.
“Kalau jalan sudah dibangun oleh pusat, tapi pengawasan di daerah enggak ada, ya percuma. Jalan baru diperbaiki, tapi rusak lagi karena dilintasi truk bermuatan berlebihan. Pemprov jangan tutup mata,” ujarnya.
Dia juga menyinggung kebijakan Gubernur Kaltim yang pernah menyarankan agar kendaraan berat beroperasi malam hari sebagai solusi agar jalan tak terlalu cepat rusak. Namun menurut Slamet, solusi itu justru tidak tepat.
“Saya ada lihat di berita, pernyataan Pak Gubernur soal kendaraan tambang di Paser diarahkan malam. Kalau aturannya tidak boleh, ya harusnya tidak boleh. Gubernur juga harus tahu aturan, jangan kasih kebijakan yang melanggar,” bebernya,
Dia juga mengkritik kurangnya koordinasi lintas sektor dalam menjaga infrastruktur publik. Menurut Slamet, selain BBPJN dan Pemprov, wakil rakyat di DPR RI maupun DPD juga harus ambil bagian.
Slamet bahkan mengingatkan masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih wakil rakyat pada pemilu mendatang.
“Kalau lima tahun ke depan jalan nasional kita masih begini-begini saja, ya jangan pilih lagi mereka. Pilih yang benar-benar peduli. Tapi kalau mereka bisa buktikan kerja nyata, ya kita pertimbangkan untuk dipilih lagi,” tuturnya.
Di akhir perbincangan, Slamet berharap ada sinergi nyata antara pemerintah pusat, provinsi, dan legislatif untuk memperbaiki sekaligus menjaga kualitas jalan nasional di Kaltim.
“Saya selama ini hidup di Samarinda, anggaplah jalanan lumayan nyaman. Tapi saat saya ke Kubar untuk pertama kali lewat jalur darat, kok begitu jalanannya. Mereka yang notabene warga Kaltim juga kok begitu infrastrukturnya, ada ketimpangan. Yang penting sekarang, jalan itu aman dulu untuk dilalui. Kalau kenyamanan, ya sudahlah. Tapi jangan abaikan keselamatan,” tutupnya. (kp)
