SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kaltim mengajak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim duduk satu meja.
Ajakan itu muncul setelah dua LSM yang bergerak di bidang lingkungan itu memberi reaksi “keras” terhadap raperda tersebut. Sebelumnya, kedua pentolan organisasi itu meminta pembahasan aturan di tingkat provinsi itu dihentikan. Pasalnya, raperda itu dinilai pro terhadap industri ekstraktif.
Anggota Pansus Raperda RZWP3K Kaltim, Baharuddin Demmu mengatakan, pihaknya bersedia menampung segala aspirasi dan masukan dari Jatam dan Walhi Kaltim. Segala masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan kelompok kerja (pokja) Raperda RZWP3K dalam menyusun aturan tersebut.
“Kami berterima kasih ke Walhi (dan Jatam). Saya berharap, ayo seluruh kawan-kawan di LSM yang bekerja di isu-isu pesisir dan pulau kecil, berikanlah masukan terhadap penataan ruang pesisir untuk rakyat lebih baik,” ujar Baharuddin, Rabu (17/10) lalu.
Dia mengaku menyambut baik respons dari Walhi dan Jatam Kaltim. Menurutnya, semua pihak harus terlibat dalam penyusunan raperda RZWP3K. Khusus kelompok yang memiliki kepentingan di wilayah laut dan pulau-pulau kecil.
“Maksud saya siapa pun dia yang merasa ingin terlibat, ayo. Ini dibuka ke publik tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Karena enggak bisa lagi ada yang bermain. Pokoknya yang punya kepentingan, ayo berikanlah masukan kepada pokja perda ini,” imbuhnya.
Bahkan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta kepada Walhi dan Jatam membantu penyusunan RZWP3K Kaltim. Tujuannya, agar perda yang disahkan tidak bertentangan dengan lingkungan.
“Saya sudah membaca semua usulan dari teman-teman. Itu masukan yang luar biasa dalam membentuk perda ini. Karena kita tidak boleh bertentangan. Jadi masukan teman-teman Jatam dan Walhi alhamdulillah sangat bermanfaat untuk pembahasan selanjutnya. Dari pasal per pasal akan jadi pertimbangan kita untuk di masukkan ke raperda,” terangnya.
Dalam tahapan uji publik yang akan diadakan pada 29 Oktober mendatang, kedua organisasi tersebut diminta ikut membahas raperda itu. Keterlibatan Jatam dan Walhi dapat memperkaya dan mengkritisi isi raperda yang akan disahkan pada Desember 2018 itu.
“Saya berharap kawan-kawan LSM yang terlibat langsung dalam isu-isu pesisir dan pulau kecil, agar keterlibatan dalam proses konsultasi publik. Silakan buat catatan dan masukan yang akan memperkaya kerja pansus RZWP3K,” sebut Baharuddin.
“Nelayan dan apapun yang akan memanfaatkan pesisir dan pulau-pulau kecil dari 0 sampai 12 mil, boleh terlibat dalam uji publik nanti,” tambahnya.
Dia menyanggah jika penyusunan raperda RZWP3K ini dianggap tergesa-gesa. Lantaran Raperda RZWP3K tersebut merupakan perintah pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bahkan sudah ada 13 provinsi yang sudah memiliki rencana tata ruang pesisir laut dan pulau-pulau kecil.
“Kalau ini dianggap tergesa-gesa yang mana? Inikan perintah dari pusat. Kami harap kita jadi provinsi ke-14 yang memiliki perda ini,” ungkapnya.
Dijelaskan, sebelum raperda RZWP3K ini disahkan menjadi perda, tidak boleh ada pihak yang mengeluarkan perizinan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Seperti proyek coastal road atau jalan pesisir di Balikpapan.
“Itu enggak boleh keluar izin prinsipnya sebelum perda ini dikeluarkan. Jadi Pemkot Balikpapan jangan bermain-main. Bersabar menunggu ini. Kalaupun ini ditetapkan, ayo berikan alasan kepada kami kenapa harus dibangun coastal road di pesisir Balikpapan itu,” tegas Baharuddin. (*/um)
