SAMARINDA – DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengaku kesulitan memenuhi anggaran pendidikan 20 persen di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2018. Sebab pemprov memiliki kewajiban untuk membiayai pos lain yang diamanahi pada daerah sebagaimana diatur undang-undang.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Muspandi mengatakan, kewajiban alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan mestinya diambil dari dana alokasi khusus (DAK).
“Kalau bicara 20 persen, tahun ini, itu kan tidak realistis. DAK itu terhitung sebagai pendapatan yang harus dialokasikan untuk pendidikan. Artinya tidak pada tempatnya (jika diambil juga di pos anggaran lain, Red.). Jadi kami agak susah memenuhi 20 persen untuk pendidikan,” katanya, Rabu (17/10) lalu.
Muspandi menyebut, kewajiban alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan itu sejatinya dapat dipenuhi pemerintah. Namun akan sulit direalisasikan di tengah beban anggaran Kaltim yang terlalu besar di bidang infrastruktur.
Sebagaimana diketahui, pada APBD Perubahan 2018, Pemprov Kaltim harus menggelontorkan Rp 450 miliar. Untuk menutupi sisa pembayaran multiyears contract (MYC) atau proyek tahun jamak.
Anggaran puluhan miliar itu mesti dialokasikan untuk proyek yang digagas mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak itu. Pasalnya akhir tahun ini, sejumlah proyek yang telah “memakan” triliuan anggaran daerah itu harus rampung dikerjakan para kontraktor.
Kewajiban penyelesaian proyek itu berdampak pada pengalokasian sisa anggaran. Meski pembayaran tetap disesuaikan dengan progres pengerjaan, pemprov tetap berkewajiban mengalokasikan sisanya di APBD Perubahan 2018.
Jika anggaran tidak tersedia akhir tahun ini, maka pemerintah bisa dikenakan sanksi. Hal ini sempat menjadi perdebatan hangat di Banggar Kaltim. Ada dua pilihan yang sempat mencuat di DPRD dan pemprov. Satu sisi, anggaran dialokasikan sesuai progres pengerjaan MYC.
Namun di sisi lain, muncul pendapat berbeda dari sebagian anggota dewan. Sisa pembayaran tetap dialokasi penuh. Dengan catatan, pembayaran akan dilakukan sesuai progres pengerjaan MYC.
Kata Muspandi, setelah pengalokasian anggaran untuk infrastruktur tersebut rampung, maka di 2019 mendatang, kewajiban penganggaran 20 persen untuk pendidikan dapat terpenuhi.
“Saya yakin yang akan datang (bisa terpenuhi, Red.) kewajiban 20 persen untuk pendidikan itu. Tahun ini kami telah sepakat untuk mengalokasikan kewajiban di bidang pendidikan. Harus dihitung dulu kewajiban-kewajiban lain,” tuturnya.
Asisten III Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltim, Bere Ali mengatakan, selain anggaran pendidikan, alokasi anggaran kesehatan dan infrastruktur juga mendapat sorotan dari pemerintah pusat. Pasalnya, ketiga pos itu bersifat wajib atau mandatori dari pusat.
“Paling tidak anggaran kesehatan itu minimal 10 persen dan infrastruktur minimal 20 persen sampai 25 persen,” ucapnya.
Dari keseluruhan APBD Perubahan Kaltim 2018, hanya alokasi anggaran di bidang pendidikan yang dievaluasi. Karenanya, pemerintah daerah diminta menyesuaikan besaran anggaran pos mandatori tersebut.
Kata dia, pemerintah daerah akan berusaha mengubah susunan alokasi perubahan APBD. Secara keseluruhan dari 20 persen itu, baru terpenuhi 18,93 persen untuk anggaran pendidikan. Kekurangannya masih sekira 1 persen.
Apabila kekurangan anggaran tersebut tidak dapat dipenuhi, maka Pemprov Kaltim akan mendapat sanksi dari Kementerian Keuangan. “Nanti Kementerian Keuangan akan melakukan pememotongan dana transfer. Saya belum tahu berapa persen. Mereka punya formulasi tersendiri,” tuturnya. (*/um)
