BONTANG – Salah satu agenda Sidang Paripurna ke-19 pada masa sidang II DPRD ialah penyampaian nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif dari DPRD terkait Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jika perda tersebut disahkan, maka kesejahteraan anggota DPRD akan meningkat.
“Selama ini kesejahteraan anggota DPRD tidak berbanding lurus dengan dengan kinerjanya, hadirnya PP ini merupakan angin segar bagi anggota DPRD,” ungkap Ketua DPRD Nursalam.
Perubahan terhadap hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan, uang dan jasa pengabdian, serta belanja penunjang kegiatan DPRD.
Pertama, penghasilan mencakup uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain. Ketujuh item tersebut pajaknya dibebankan ke dalam APBD. Sedangkan penghasilan yang pajaknya dibebankan kepada pimpinan dan anggota DPRD ialah tunjangan reses dan tunjangan komunikasi intensif.
Item tunjangan kesejahteraan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD antara lain jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta pakaian dinas dan atribut. Selain keempat tunjangan kesejahteraan tersebut, Pimpinan DPRD berhak memperoleh rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, serta belanja rumah tangga. Disisi lain, anggota DPRD akan disediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya, serta tunjangan transportasi.
Berkaitan dengan jaminan kesehatan, diberikan dalam bentuk iuran yang dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, bagi pimpinan dan anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian, berkenaan dengan besarannya disesuaikan dengan masa baktinya.
Sektor belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk menunjang kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Belanja penunjang kegiatan DPRD tersebut mencakup program, dana operasional Pimpinan DPRD, pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, penyediaan tenaga ahli fraksi, serta belanja secretariat fraksi.
Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD diberhentikan, sementara oleh pejabat yang berwenang maka akan mendapat hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian.
“Mengenai besaran nilai kenaikan tunjangan kesejahteraan, saya tidak tahu karena itu bergantung atas kebijakan Wali Kota melalui Peraturan Wali Kota (Perwali),” tambahnya.
Perkiraan PP nomor 18 tahun 2017 ini dapat dirasakan oleh Anggota DPRD, Nursalam mengatakan sekitar Agustus mendatang. Diakuinya, besaran tunjangan yang diterimanya saat ini sekitar 12 juta perbulan. Dengan disahkannya PP nomor 18 tahun 2017 oleh Presiden RI, Joko Widodo pada 31 Mei lalu, maka PP nomor 24 tahun 2004 sudah tidak berlaku lagi. (*/ak)
