SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda berencana menggagas Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Minuman Keras (Miras) atau Minuman Oplosan (Minol). Hal ini menyusul beragam kasus kriminal seperti pemerkosaan dan pembunuhan yang terjadi akibat pengaruh miras jenis oplosan.
“Kami akan buat Perda Miras dan minta Pemkot bersama DPRD dapat membahas perda ini. Agar Samarinda ini aman dari bahaya minuman oplosan,” kata anggota Komisi III DPRD Samarinda Mursyid Abdul Rasyid, saat selesai menghadiri acara laporan reses masa persidangan I Tahun 2018 anggota DPRD Samarinda, Senin (16/4) kemarin.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta rekan-rekan legislator Kota Tepian terkhusus di Badan Legislasi Daerah (Balegda) untuk segera memberikan ruang. Serta membentuk panitia khusus untuk miras termasuk miras oplosan. Tujuannya supaya perda yang dihasilkan nantinya dapat melindungi masyarakat.
“Inikan demi regenerasi anak muda Samarinda. Jangan sampai nantinya anak-anak kita ini rusak oleh miras. Ini menjadi pusat perhatian kami semua, menjadi renungan buat kami supaya efek miras tidak masuk ke wilayah Samarinda, “ ucapnya.
Pun begitu, Mursyid berharap ada dukungan penuh dari tokoh masyarakat, tokoh ulama maupun masyarakat Samarinda agar bisa bersinergi. Sehingga secepatnya Perda tentang Miras ini dapat dibuat lantas diparipurnakan.
“Memang Perda itu secara spesifik belum ada, tapi kami ingin meminta dibuat perda tentang miras. Jangan ditunda-tunda lagi, “ tegas Mursyid.
Menurut dia, pemuda yang mengonsumsi miras jumlahnya semakin bertambah. Kondisi itu dinilai sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Makanya, tandas dia, perlu ada Perda tentang Miras.
”Inisiatif ini murni dari kalangan dewan. Kami merasa prihatin dengan banyaknya pemuda yang suka minum miras. Untuk melindungi mereka, perlu ada aturan yang jelas dan tegas. Apalagi Samarinda ini kota metropolitan, ” tutup. (*/aj)
