SAMARINDA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim meminta pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan sarana dan prasana Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang proporsional. Mulai dari sekretariat hingga kendaraan operasional diharapkan sudah siap sebelum akhir Agustus ini. Sehingga September mendatang, Panwaslu sudah bisa mulai bekerja.
Ketua Bawaslu Kaltim Saipul menyebut, sesuai komitmen pemprov dan pihaknya, kebutuhan Panwaslu di daerah akan dibantu pemprov melalui pemerintah kabupaten/kota. Terutama sekretariat Panwaslu, kendaraan operasional, dan sumber daya manusia (SDM).
“Kalau dari kami sih sebenarnya mengharapkan bantuan yang ready, atau siap digunakan. Tapi jika pun bantuan diberikan dalam bentuk alokasi anggaran, maka harus sesuai kebutuhan Panwaslu,” katanya, Selasa (8/8) kemarin.
Saipul meminta supaya pemda dalam menyediakan kebutuhan Panwaslu tidak sekadar diberikan hanya karena memenuhi kewajiban. Tapi harus yang representatif. Karena itu telah menjadi komitmen pemprov.
“Seperti sekretariat haruslah dilengkapi komputer, meja, kursi, dan lemari. Nanti harus ada pegawai pemda yang diperbantukan di situ selama proses pilgub,” pintanya.
Semua rincian kebutuhan Panwaslu akan segera diberikan Bawaslu kepada pemda dalam waktu dekat. Mengingat yang ad hoc bukan hanya di kabupaten/kota, tapi juga di tingkat kecamatan. Menurut Saipul, partisipasi pemda juga menentukan sukses dan tidaknya pilgub mendatang.
“Pada pembahasan anggaran dengan pemprov, fungsi penyediaan fasilitas akan diambil alih oleh pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya, pemprov yang akan mengkomunikasinya. Terus terang saja, kami tidak ada menganggarkan yang demikian itu,” tegasnya.
Dia berharap, sebelum Panwaslu dilantik akhir Agustus mendatang, sudah ada kejelasan terkait semua fasilitas Panwaslu tersebut. Selain itu, Saipul meminta agar pemda bisa menyediakan kendaraan operasional bagi petugas Panwaslu.
“Mobil operasional tentu dibutuhkan agar mempermudah mobililasi dan kerja Panwaslu. Begitupun di tingkat kecamatan, setidaknya harus ada motor yang disiapkan pemerintah,” pintanya.
Lebih lanjut, Saipul mengakui penyelenggaraan Pilkada kali ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihaknya. Akibat minimnya alokasi anggaran yang diberikan pemprov, memaksa pihaknya menekan volume kegiatan.
Karena dari anggaran yang diusulkan Bawaslu sebesar Rp 96 miliar, Pemprov Kaltim hanya menyanggupi sebesar Rp 70 miliar. “Makanya, anggaran sekretariat dan kendaraan operasional tidak kami masukan di daftar anggaran itu,” ucapnya menegaskan.
Dia menambahkan, pemberian anggaran ke Panwaslu akan melihat beberapa kriteria. Antara lain, jumlah penduduk atau pemilih, kecamatan, desa dan kelurahan, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan letak geografis daerah. “Semakin banyak kecamatan di kabupaten/kota, maka akan semakin banyak anggaran yang diberikan,” tandasnya. (drh)
