SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai menggelar Musyawarah Pembangunan Kecamatan (Musrembangcam) serentak yang dibagi perzona sejak Rabu (22/2) kemarin. Untuk Zona Kecamatan Sangatta Utara dibuka langsung Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Kutim Israwansyah, dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Kutim Yulianus Palangiran. Selain itu, beberapa anggota DPRD lainya, termasuk Camat Sangatta Utara Basyumi dan kades di lingkungan Kecamatan Sangatta Utara juga terlihat hadir dalam kegiatan tersebut.
Saat membuka acara Irawansyah mengakui, Kematan Sangatta Utara mendapat anggaran terbesar pembangunan tahun 2017 ini, yakni sekitar Rp 130 miliar. Nilai ini terbesar dibanding kecamatan lain di Kutim.
“Masih banyak usulan masyarakat yang belum terpenuhi, namun itu karena keterbatasan anggaran. Karena itu, kami berharap dalam musrembang ini, diusulkan pembangunan yang paling prioritas,” harap Irawansyah.
Dia juga mengakui, janji Bupati Ismunandar dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang untuk dana pembangunan desa Rp 2-5 miliar per tahun, tahun 2017 ini, sebenarnya sudah mulai dilaksanakan. Namun, dalam pelaksanaannya masih melekat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mengingat, pemerintah belum yakin kemampuan pengelolaan dana tersebut di desa.
“Jika nanti sumberdaya masyarakat di Desa sudah siap, maka nantinya tentu dana ini bisa diserahkan ke desa untuk dikelola,” katanya.
Sementara itu, Yulianus Palangiran mengakui, banyak program yang tiap tahun masuk skala prioritas pembangunan, namun hingga kini belum terealisasi. Seperti kantor desa Singagembara, yang sudah tidak layak lagi.
“Kantor Desa Singa Gembara saya bangun saat saya jadi kades tahun 2004, sampai sekarang sudah mau roboh, tapi tidak pernah dilakukan perbaikan. Karena itu, kami berharap dalam periode kepemimpinan pak Ismunandar ini, bisa di bangun. Termasuk jalan Melon, jalan yang dibangun tahun 2004, ternyata sudah hancur, tak ada perbaikan,” katanya.
Sementara itu, Kades Singa Gembara Petrus Sombolayuk mengatakan jalan Melon, dibangun dengan tidak berkualitas. Saat datang banjir, pasir kebawa air, kerikilnya jatuh ke parit, yang tertinggal kerangka besinya berserakan.
“Kami berharap ini diperbaiki. Waktu hujan, jalan tidak bisa dilewati, bahkan lokasinya jadi banjir. Kantor desa terletak di situ, juga sudah mau roboh, lantainya sudah lapuk . Tapi, untuk perbaikan ini, mestinya terlebih dahulu melakukan pembebasan lahan, untuk kantor, karena lahan kantor sekarang ini, sangat kecil,” katanya.
Sementara itu, Baharuddin Hanan, ketua BPD Desa Singa Gembara mengatakan, kualitas proyek yang dikerjakan selama ini, tidak baik. Hal ini terbukti, proyek yang dikerjakan, tidak bertahan lama. Karena itu, Baharuddin berharap, agar sebaiknya, pemerintah mempertimbangkan agar kontraktor, atau masyarakat setempat yang mengerjakan pekerjaan di lokasi itu, agar ada tanggunjawab untuk bekerja lebih baik. (aj)
