BONTANGPOST.ID – Pengadaan mobil dinas mewah khusus untuk Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, senilai Rp8,5 miliar terus memicu gelombang kritik. Isu yang awalnya ramai di tingkat lokal kini berkembang menjadi perhatian tokoh nasional, kreator konten, hingga lembaga antirasuah.
Kebijakan tersebut dinilai kontras dengan kondisi infrastruktur di Kalimantan Timur yang masih menghadapi persoalan jalan rusak serta keterbatasan konektivitas antarwilayah.
Pengamat politik Rocky Gerung turut melontarkan kritik melalui media sosial, mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan bernilai miliaran rupiah di tengah kebutuhan publik yang lebih mendesak.
Pandangan serupa disampaikan kreator konten Ferry Irwandi. Ia menilai anggaran Rp8,5 miliar berpotensi dialihkan ke sektor yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, maupun dukungan bagi UMKM.
Perbincangan mengenai polemik tersebut bahkan merambah siaran langsung TikTok Menteri Keuangan RI Purbaya Budhi Sadewa, di mana warganet membanjiri kolom komentar dengan pertanyaan terkait efisiensi belanja daerah.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah memantau dinamika yang berkembang. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa setiap belanja pemerintah daerah harus disusun berdasarkan kebutuhan riil dan mengikuti mekanisme pengadaan yang akuntabel.
Ia mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa kerap menjadi celah terjadinya penyimpangan, seperti pengondisian proyek, mark-up harga, maupun penurunan spesifikasi barang.
Selain itu, KPK juga menyoroti pengelolaan aset daerah, termasuk masih ditemukannya kendaraan dinas yang tidak dikembalikan setelah pejabat selesai menjabat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah serta masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.
KPK pun mengimbau masyarakat tetap kritis serta melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran maupun penggunaan aset negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (prokal)
