Minta Naikkan Gaji Honorer dan ASN
BONTANG – Seluruh Fraksi DPRD memberikan pandangan umum terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran 2017 kemarin (2/10) di Ruang Rapat III Sekretariat DPRD. Rata-rata sejumlah fraksi yang ada meminta kepada Pemkot Bontang memperhatikan kesejahteraan pegawai honorer maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).
Salah satunya Faksi Gerindra meminta kepada Pemkot Bontang untuk mengembalikan gaji honorer dan menaikkan TPP PNS yang sejak awal tahun mengalami pemangkasan. “Diharapkan Pemerintah Kota Bontang kembalikan sesuai jumlah standar kesejahteraan pada umumnya, TPP dinaikkan dan gaji non-PNS kembalikan seperti semula,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra Suwardi.
Di luar itu, Fraksi Gerindra juga memandang perlunya langkah pencegahan terhadap menjamurnya pengemis dan anak jalanan. Fraksi yang berlambang kepala burung garuda ini meminta kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-P3M) dan Satpol PP untuk melakukan beberapa tindakan diantaranya melakukan pendataan, pendekatan, dan pemberdayaan berupa pelatihan dan keterampilan.
“Guna menekan peruntukan biaya lebih besar untuk tahun anggaran akan datang karena sebentar lagi Raperda Kota Layak Anak akan disahkan,” tambahnya.
Di samping itu, kenaikan nilai APBD-P ditindaklanjuti dengan pembayaran utang kepada RSUD perihal program Jamkesda guna memberikan pelayanan kesehatan lebih optimal lagi. Menurutnya, program ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu.
Di sisi lain, Fraksi Nasdem misalnya meminta kepada Pemkot Bontang untuk meningkatkan biaya operasional Babinsa dan Bhabikatibmas. “Babinsa dan Bhabikatibmas memiliki tugas yang penting karena berhubungan langsung dengan keamanan, memelihara ketertiban serta deteksi dan pencegahan dini, serta menampung informasi di setiap masing-masing kelurahan,” ungkap Ketua Fraksi Nasdem Bahktiar Wakkang.
Selain itu, Fraksi Nasdem juga mengusulkan pembentukan parkir, pelaksanaan kajian iduk pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), penertiban pelaku usaha terhadap regulasi izin yang ada. Tak hanya itu, Tiar—panggilan akrabnya – juga meminta kepada Pemkot Bontang untuk memberikan perhatian terhadap tingkat kesejahteraan pegawai diantaranya Satpol PP, sopir ambulans, petugas Damkar dan security.
“Resiko pekerjaannya sangat tinggi sehingga nyawa sebagai taruhannya. Oleh karena itu dengan meningkatnya kesejahteraan pegawai yang dimaksud akan berbanding lurus dengan peningkatan produktifitas dan kinerjanya,” paparnya.
Sementara, Fraksi Amanat Demokrat Pembangunan Sejahtera (ADPS) fokus terhadap pencairan insentif penggiat agama meliputi guru ngaji, imam masjid dan musala, guru Sekolah Minggu, pendeta, dan rohaniawan. Di mana terjadi tunggakan dari bulan Juli hingga Desember 2016. (*/ak)
