SANGATTA – Tidak sedikit Pegawai Negri Sipil (PNS) maupun Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) yang membangkang terkait aturan penggunaan baju wajib kerja dalam setiap harinya. Bahkan, banyak terlihat hanya menggunakan baju santai. Padahal, pemerintah sudah menyiapkan baju khusus bagi semua pegawai di lingkungan Pemkab Kutim.
Sesuai dengan aturan, untuk PNS pada Senin dan Selasa wajib menggunakan Baju Waskat. Pada Rabu, menggunakan baju celana hitam putih, Kamis menggunakan batik, dan Jumat baju celana olah raga. Sedangkan untuk TK2D, Senin dijatah baju celana hitam putih, Selasa dan Rabu, kuning gading, Kamis baju batik, dan Jumat celana dan baju olah raga.
Namun faktanya, aturan tersebut hanya menjadi pajangan semata. Banyak pegawai yang mengabaikan perintah tersebut.
Melihat hal ini, wajar saja jika Sekretaris Daerah (Sekda) Irawansyah dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang Geram. Sebelum mendapatkan sanksi tegas, dua pimpinan tersebut kembali mengingatkan kepada semua pegawai untuk dapat menaati aturan tersebut.
“Belum ada perubahan (baju, Red). Jadi kami harap tetap menggunakannya. Sehingga ada keserasian dan tidak berbeda-beda,” pinta Wabup Kasmidi.
Salah satu tujuan penggunaan baju wajib tersebut tidak lain untuk mengetahui masing-masing pegawai di Pemkab Kutim. Juga, sebagai pembeda antara pegawai dan masyarakat dan antar PNS dan TK2D. Tentunya, untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan.
“Jadi kami harap, ikuti semua aturan tersebut. Karena itu semua merupakan kebaikan bagi pegawai dan Pemkab Kutim itu sendiri,” tambah Sekda Irawansyah.
Tidak kalah menarik, pegawai juga kerap menggunakan sandal saat berkerja, baik di dalam maupun di luar ruangan kantor. Memang, pada saat ke kantor taat menggunakan sepatu. Setelahnya, sepatu dilepas dan diganti dengan menggunakan sandal jepit.
“Masyarakat yang berkunjung menggunakan sandal ditegur habis-habisan. Dilarang dan bahkan tak sedikit yang tidak diperkenankan masuk. Tetapi kami lihat, banyak sekali pegawai yang hanya menggunakan sandal keliaran. Seharusnya, setiap aktifitas, wajib menggunakan sepatu. Jika memang aturan ditegakkan,” kata Sahran, salah seorang warga Sangatta Utara.
Karenanya, pimpinan yang ada wajib memberikan teguran keras terhadap oknum tersebut. Tidak hanya masalah baju. Tetapi disemua bentuk kerapian dan kedisiplinan dalam bekerja. “Pemimpin baru, tahun baru, wajib taat akan aturan yang sudah ada. Karena itu semua untuk kebaikan kami semua,” katanya. (dy)
