BONTANG – Polemik mengenai wacana pembangunan rumah sakit (RS) tipe D mendapat perhatian DPRD Bontang. Ketua Komisi I DPRD Agus Haris meminta pemkot dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Bontang menciptakan suasana yang kondusif.
Meskipun tanggung jawab penuh kesehatan di daerah menjadi tugas pemerintah. Sesuai UU 44/2009, penyediaan RS berdasarkan kebutuhan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Menurut saya, pemerintah dan RS swasta jangan gaduh. Posisi dewan ialah menjadi penengah,” kata Agus Haris kepada Bontang Post, Sabtu (10/11).
Pria yang duduk sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD ini meminta kedua pihak menjalin komunikasi. Dengan upaya persuasif, permasalahan pun bisa didapatkan solusi. “Manajemen RS swasta bisa sowan ke wali kota untuk menjelaskan kondisi yang selama ini ada di tiap RS,” tuturnya.
Politikus Gerindra ini mengatakan sumbangsih RS swasta terhadap pelayanan kesehatan pun tidak sedikit. Bahkan, karyawannya juga merupakan warga Bontang.
Sehubungan dengan rencana pembangunan RS tipe D di eks Puskesmas Bontang Lestari, Agus menyetujuinya. Pasalnya, Bontang Lestari merupakan daerah penyangga bagi kabupaten lain, Kukar dan Kutim.
Terlebih pembangunan tersebut membuat warga sekitar semakin dekat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Mengingat warga Nyerakat membutuhkan waktu sekira 20 menit untuk menuju RSUD Taman Husada. “Bontang Lestari sangat layak karena jauh dari kota,” ujarnya.
Rencananya, Selasa (13/10) Komisi I akan memanggil kedua belah pihak. Mengingat ada surat masuk untuk permintaan mediasi.
Sebelumnya diberitakan, pemkot memiliki wacana untuk membangun RS Tipe di dua tempat. Selain di Bontang Lestari, bangunan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Diskes-KB) juga bakal diubah peruntukannya.
Persi Bontang menolak pembangunan tersebut. Mereka menilai itu akan mematikan rumah sakit swasta. (ak)
