BONTANGPOST.ID, Bontang – Manajemen PT Laut Bontang Bersinar (LBB) telah melakukan pembayaran sebagian tunggakan gaji karyawan. Salah satu karyawan yang enggan disebutkan namanya mengatakan pembayaran tersebut untuk tunggakan gaji di Desember.
“Dibayar per Selasa (18/2/2025) ini,” kata karyawan tersebut.
Namun demikian, perusahaan yang merupakan unit usaha dari Perumda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) ini masih memiliki tunggakan satu bulan, terhitung Januari lalu.
Terkait hal itu, karyawan belum mendapatkan informasi pencairan tersebut. “Kami harap secepatnya. Jangan sampai molor lagi,” ucapnya.
Untuk diketahui, pendistribusian gaji karyawan dilakukan manajemen setiap tanggal 25. Jika pembayaran nantinya setelah tanggal tersebut di bulan ini, maka tunggakan menjadi dua kali kembali.
Saat ini, ia menjelaskan, karyawan membutuhkan yang menjadi haknya. Paslanya, kebutuhan sehari-hari terus berjalan.
Meskipun ada kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen sehubungan panjar. Namun jumlahnya pun terbatas. Tidak seperti pendapatan yang seharusnya diterima.
“Panjar maksimal hanya Rp 1 juta,” tutur dia.
Diketahui, pendapatan PT LBB pada akhir Desember mencapai Rp644.148.001. Nominal itu dari pos jasa tambat, jasa dermaga, jasa penumpukan, pas kendaraan.
Kemudian, pelayanan PMK, pelayanan kebersihan, pelayanan listrik, pelayanan alat, pass portal, jasa mooring, terminal operator, dan sewa gedung.
Sejatinya di awal bulan salah satu rekening milik perusahaan ini mempunyai saldo Rp44,3 juta. Namun, nominal ini telah susut hingga akhir tahun. Nilainya hanya tersisa Rp 5,1 juta.
Selain itu, Kaltim Post (induk Bontang Post) mendapatkan informasi bahwasanya ada penarikan di awal Januari. Nominalnya tergolong besar yakni Rp47 juta.
Salah satu keterangannya yakni untuk pembayaran sewa mobil direktur senilai Rp7,5 juta. Konon diduga direktur saat ini memakai lebih dari satu kendaraan operasional.
Manajer Legal PT LBB Raidon Hutahahean mengatakan PT LBB merupakan perusahaan yang berdiri sendiri. Namun pada umumnya, unit usaha pengelola Pelabuhan Loktuan itu berada di bawah Perumda Aneka Usaha dan Jada (AUJ). (*)
