bontangpost.id – Perusda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) Bontang terbelit masalah klasik. Berdasarkan laporan keuangan 2020 dari auditor independen yang diperoleh Kaltim Post (induk bontangpost.id) disebutkan ekuitas mengalami penurunan. Pada 2020 tercatat ekuitas dengan nominal Rp 23.423.496.206. Melorot dibandingkan satu tahun sebelumnya mencapai Rp 25.532.751.878.
Dewan Pengawas Perusda AUJ Hariyadi mengatakan penurunan ekuitas itu lantaran hutang yang terjadi di periode sebelumnya. Sehingga kalkulasinya selalu lebih besar daripada pendapatan yang diterima. “Jika itu dihitung berdasarkan akumulasi periode sebelumnya otomatis terus berkurang ekuitasnya. Karena ada hutang di tempo lalu. Karena modal dari Pemkot sudah habis sejak beberapa tahun lalu,” kata Hariyadi.
Berdasarkan neraca, pendapatan Perusda AUJ terbilang meningkat tahun lalu. Angkanya mencapai Rp 2.686.122.145. Dibandingkan 2019 hanya Rp 1.010.007.330. Pendapatan terbesar bersumber dari penyewaaan kapal roro sejumlah Rp 1,1 miliar. Sementara pendapatan lain didapat dari LED Megatron, penjualan air, parkir Ramayana, bagi hasil BUP, pengangkutan, Solar SPBN, keagenan kapal, dan sewa matras.
Namun beban operasional juga meningkat di 2020, angkanya Rp 2.518.999.328. Padahal setahun sebelumnya hanya Rp 1.859.246.586. Peningkatan mencakup unsur gaji direktur dan karyawan, honor badan pengawas, pemberian THR, dan sewa kendaraan. Akan tetapi saat ditanyakan nominal keuntungan yang didapatkan, ia belum bisa memberikan keterangan.
“Keuntungan ada. Tetapi totalnya tidak hapal. Kontribusinya ada. Kalau kami setor ke kas daerah melalui Pelindo dan penyewaan kapal roro juga ada untungnya. Setelah dipotong pembiayaan karyawan,” ucapnya.
Jika permasalahan lama ini dipotong maka treknya sudah menaik. Bila ekuitas masih dikaitkan dengan periode sebelumnya otomatis terus tergerus. Karena modal dari pemilik saham sudah habis. “Masalahnya ekuitas itu masih terhitung dari yang lama. Sampai kapan tidak tahu. Kalau dihitung pasti akan kerugian terus. Itu dari hutang dulu,” tutur dia.
Sebelumnya diberitakan, Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendapat sorotan Wali Kota Bontang Basri Rase. Salah satunya yakni posisi direksi Perusda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) dan anak perusahaannya. Ia menjelaskan durasi jabatan salah satu BUMD tersebut akan habis Desember nanti.
“Saya akan rombak total itu. Cari orang yang profesional,” kata Basri.
Harapannya dengan penyegaran ini dapat memiliki bidang usaha yang lebih menjanjikan. Tentunya dengan keuntungan yang dikantongi ke depan menjadi lumbung pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, praktis tidak ada beberapa tahun belakangan tidak ada dividen yang masuk kas daerah.
Disinggung rencana perombakan, ia berjanji tidak akan melakukan intervensi. Aspek kedekatan politik pun bakal dihindari. Oleh sebab itu, perlu orang yang berkompeten dan profesional yang duduk di posisi tersebut.
Misalnya Badan Usaha Pelayaran (BUP) akan dicari pensiunan dari Pelindo, KSOP, atau Dirjen Pelabuhan Laut. Sehingga punya akses, pengalaman, dan paham di dunia itu. Jika posisi keuangan bakal mengambil dari pensiunan PNS yang masalah regulasi atau perbankan.
“Saya coba urai satu per satu,” pungkasnya. (*/ak)
