bontangpost.id – Inspektorat Kota Bontang sudah melakukan langkah audit terhadap manajemen Perusda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ). Kepala Inspektorat Enik Ruswati mengatakan proses itu dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lingkup audit dibatasi dari 2020 hingga 2021 berjalan.
“Hasilnya direksi harus memperbaiki tata Kelola perusahaan. Ada beberapa yang harus dilakukan pembenahan,” kata Enik.
Sejauh ini audit hanya menyasar induk perusahaan. Artinya belum menjangkau kepada anak perusahaan pelat merah tersebut. Mengingat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Inspektorat. “Ada yang harus dilengkapi sehubungan sistem pengendalian internal. Harapannya perusahaan tersebut bisa sesuai dengan tata Kelola yang sehat,” ucapnya.
Sehubungan dengan belum bisa memberikan dividen ke kas daerah kurun dua tahun belakangan, ia menjelaskan lantaran pendapatan yang diperoleh BUMD tersebut tidak seberapa. Jika dibandingkan dengan pengeluaran yang dilakukan. Namun saat disinggung pos biaya apa yang besar, ia belum bisa mennjabarkannya.
“Sejauh ini pendapatan terbesar hanya dari penyewaan kapal Ro-Ro. Tetapi cost yang dikeluarkan lebih besar,” tutur dia.
Jika tata kelola baik, pemberian dividen tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. Mulai sekarang perbaikannya harus bertahap di lingkup internal manajemen. Sebelumnya, Wali Kota Bontang Basri Rase meminta Inspektorat untuk melakukan audit kepada Perusda AUJ. Hingga kini, ia mengaku belum memperoleh hasil tersebut. Bahkan dirinya minta bantuan ke Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Kaltim.
“Kita tunggu hasilnya seperti apa. Seharusnya Perusda AUJ bisa memberikan dividen ke kas daerah,” kata Basri.
Rencananya, direksi dan manajemen Perusda AUJ bakal dirombak total. Mengingat durasi jabatan bakal habis pada Desember mendatang. Ia berjanji tidak akan melakukan intervensi. Aspek kedekatan politik pun bakal dihindari. Oleh sebab itu, perlu orang yang berkompeten dan profesional yang duduk di posisi tersebut.
“Pembentukan panitia seleksi Perusda sudah saya tanda tangani,” ujarnya.
Misalnya Badan Usaha Pelayaran (BUP) akan dicari pensiunan dari Pelindo, KSOP, atau Dirjen Pelabuhan Laut. Sehingga punya akses, pengalaman, dan paham di dunia itu. Jika posisi keuangan bakal mengambil dari pensiunan PNS yang paham masalah regulasi atau perbankan.
“Saya akan urai satu per satu,” ungkapnya.
Sebagai informasi, pemkot telah menyuntikkan anggaran sebesar Rp 61 miliar ke Perusda AUJ. Angka itu akumulasi sejak perusahaan pelat merah tersebut didirikan pada 2001. Terakhir bantuan modal dikucurkan pada 2015. Selama kepemimpinan mantan direktur Dandi Priyo Anggono. Sebelumnya, pada 2018 kas yang diterima oleh pimpinan direksi baru hanya Rp 92 juta. Dana yang tak seberapa itu digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dan gaji karyawan.
Lantas jelang akhir 2019 dilakukan perombakan direksi besar-besaran. Akibatnya kas menyusut menjadi Rp 9 juta. Karena sebelumnya tak ada kegiatan untuk menyuntik pendapatan perusahaan. Pada penutup 2019, ternyata Perusda AUJ mampu membukukan pendapatan Rp 1,3 miliar dari sewa kapal Ro-Ro. Kemudian dari videotron Rp 300 juta.
Berdasarkan laporan keuangan dari auditor independen 2020, pos yang mengalami lonjakan ialah gaji dan tunjangan hari raya (THR). Baik menyasar direksi maupun karyawan dari BUMD tersebut. Pada 2020, nominal gaji yang dikeluarkan dari kas anggaran mencapai Rp 1.009.140.672.
Padahal satu tahun sebelumnya hanya Rp 878.169.494. Tak hanya itu, besaran THR naik dari Rp 57.920.833 menjadi Rp 98.470.000. Dewan Pengawas Perusda AUJ Hariyadi mengatakan tidak tahu persis kenaikan itu mengacu apa. “Sebab itu merupakan ranah dari direksi,” kata Hariyadi.
Memang diakuinya ada penambahan dua divisi usaha dari perusahaan pelat merah tersebut. Tepatnya pada awal 2019. Meliputi divisi bongkar muat yang dilakukan oleh PT Berkat Jaya dan jasa transportasi dipegang oleh PT Jasa Amanah.
Namun demikian ada pengurangan jumlah karyawan. Sebelumnya pada 2019 induk perusahaan beserta anak perusahaan memiliki 33 karyawan. Setahun berselang menyusut menjadi 24 tenaga. Bahkan jumlah itu kini melorot lagi seiring dua divisi usaha tersebut yang tidak beroperasi. Tersisa 14 karyawan.
Sebelumnya diberitakan, ekuitas keuangan mengalami penurunan. Pada 2020 tercatat ekuitas dengan nominal Rp 23.423.496.206. Melorot dibandingkan satu tahun sebelumnya mencapai Rp 25.532.751.878. Penurunan ekuitas itu lantaran hutang yang terjadi di periode sebelumnya. Sehingga kalkulasinya selalu lebih besar daripada pendapatan yang diterima. (*/ak)
