SANGATTA – Di awal tahun 2017 ini, DPRD Kutim masih memiliki tunggakan utang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sebelumnya masuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2016. Badan Legislasi (Banleg) menarget ketiga Raperda tersebut sudah dapat diketok untuk menjadi Perda dalam waktu dekat.
Ketua Banleg DPRD Kutim Mastur Djalal mengatakan, dari tiga Raperda yang terhutang, dua diantaranya yakni Raperda inisiatif berupa Raperda Coorporate Social Responsibility (CSR) dan Raperda Pelayanan Publik, dan satu Raperda usulan yakni Raperda Pariwisata.
“Secara teknis ketiga Raperda itu sebenarnya sudah selesai, karena tinggal dibuatkan laporan kerjanya oleh panitia khusus (Pansus) yang terhutang di 2016,” kata politisi partai Hanura Kutim ini ketika disambangi di Sekretariat DPRD Kutim, Rabu (11/1) kemarin.
Selain itu, katanya, antara Pansus dan pemerintah tinggal melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sesuai dengan Permen Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Setelah itu Raperda tersebut sudah bisa diusulkan untuk diparipurnakan.
“Seingat saya, yang sudah masuk dalam lembaran Negara ada sekitar 7 perda. Kami menargetkan awal tahun ini, untuk ketiga Raperda yang belum masuk lembar Negara itu sudah bisa diparipurnakan untuk menjadi perda,” katanya.
Meski begitu, sambung Mastur, paripurna pengesahan itu sendiri masih menunggu jadwal dari Badan Musyarawah (Banmus) DPRD Kutim. “Sekarang tingga menunggu jadwal dari banmus saja lagi, kalau sudah ada itu, ketiga Raperda itu sudah bisa kita paripurnakan untuk menjadi perda,” ulasnya.
Ia mengatakan, sementara untuk tahun 2017, ada sekitar 21 Raperda yang masuk prolegda yang diajukan pemerintah. Sementara untuk Raperda inisiatif, pihaknya mengupayakan ada dua Raperda. Namun yang sudah dapat dipastikan yakni Raperda Sarang Burung Walet. “Insya Allah, kami upayakan dua perda inisiatif,” ujarnya.
Disebutkan, sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Kutim dan prospek pembangunan kedepan, Raperda yang akan banyak digodok DPRD Kutim yakni Raperda yang bersinggungan langsung dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Prinsipnya sekarang semua Raperda yang akan digodok haruslah yang bersinggungan dengan PAD, dan itu yang kami prioritaskan. Karena banyak potensi PAD di Kutim yang belum sepenuhnya tergali, dan kami ingin masuk di ranah itu dengan mengodok Raperdanya,” katanya. (drh)
