bontangpost.id – Beban operasional Perusda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) meningkat. Berdasarkan laporan keuangan dari auditor independen 2020, pos yang mengalami lonjakan ialah gaji dan tunjangan hari raya (THR). Baik menyasar direksi maupun karyawan dari BUMD tersebut.
Pada 2020, nominal gaji yang dikeluarkan dari kas anggaran mencapai Rp 1.009.140.672. Padahal satu tahun sebelumnya hanya Rp 878.169.494. Tak hanya itu, besaran THR naik dari Rp 57.920.833 menjadi Rp 98.470.000. Dewan Pengawas Perusda AUJ Hariyadi mengatakan tidak tahu persis kenaikan itu mengacu apa. “Sebab itu merupakan ranah dari direksi,” kata Hariyadi.
Memang diakuinya ada penambahan dua divisi usaha dari perusahaan pelat merah tersebut. Tepatnya pada awal 2019. Meliputi divisi bongkar muat yang dilakukan oleh PT Berkat Jaya dan jasa transportasi dipegang oleh PT Jasa Amanah. Namun demikian ada pengurangan jumlah karyawan.
Sebelumnya pada 2019 induk perusahaan beserta anak perusahaan memiliki 33 karyawan. Setahun berselang menyusut menjadi 24 tenaga. Bahkan jumlah itu kini melorot lagi seiring dua divisi usaha tersebut yang tidak beroperasi. Tersisa 14 karyawan.
Selain itu, peningkatan beban operasional juga menyasar honor dewan pengawas. Pada 2019 hanya mengeluarkan Rp 6,9 juta selama setahun. Kini menjadi Rp 55,2 juta. Tetapi jika diakumulasi dalam sebulan dewan pengawas hanya menerima sekira Rp 4 juta.
“Jumlah dewan pengawas hanya satu orang. Tetapi saya kira itu tidak mungkin kalau 2019 hanya Rp 6 juta dalam setahun,” ucapnya.
Beban sewa kantor juga membengkak. Dari Rp 35.000.000 sebelumnya menjadi Rp 89.250.000. Menurutnya, nominal ini lantaran perpindahan dari kantor di Jalan eks Pattimura ke Pelabuhan Loktuan. Perusda AUJ pun menyewa kepada Pelindo IV sebagai pengelola. Dihitung berdasarkan luas bangunan.
“Ada memang perubahan harga sewa dari kantor lama ke baru,” tutur dia.
Pos beban anggaran yang meningkat terakhir ialah professional fee. Alokasi ini melonjak seiring adanya pembayaran jasa sehubungan permasalahan hukum. Mengingat beberapa kasus penanganan perkara di lapangan menimpa Perusda AUJ maupun anak perusahaan. Pada 2019 tercatat Rp 136.450.000 anggaran yang dikeluarkan. Setahun kemudian menjadi Rp 206.682.100.
Sebelumnya diberitakan, ekuitas keuangan mengalami penurunan. Pada 2020 tercatat ekuitas dengan nominal Rp 23.423.496.206. Melorot dibandingan satu tahun sebelumnya mencapai Rp 25.532.751.878. Penurunan ekuitas itu lantaran hutang yang terjadi di periode sebelumnya. Sehingga kalkulasinya selalu lebih besar daripada pendapatan yang diterima.
Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendapat sorotan Wali Kota Bontang Basri Rase. Salah satunya yakni posisi direksi Perusda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) dan anak perusahaannya. Ia menjelaskan durasi jabatan salah satu BUMD tersebut akan habis Desember nanti.
“Saya akan rombak total itu. Cari orang yang profesional,”pungkas Basri. (*/ak)
